Pendidikan karakter merupakan salah satu modal dalam menangkal tindak pidana korupsi, dan dalam fungsi itulah guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa di masa datang. Hal ini diungkapkan Ketua DPR-RI Marzuki Alie dalam rangkaian seminar nasional pendidikan yang diselenggarakan oleh PGRI Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Solo, Klaten, Ungaran dan IKIP PGRI Semarang, 3-6 Januari 2012.

Menurutnya, adanya mekanisme check and balance di masyarakat belum menjadi pengontrol, tetapi malah korupsi semakin besar. Karena itu, peran pendidikan karakter dan akidah sangat penting. Sebab, jika pendidikan hanya mengejar hapalan saja tanpa mengindahkan pendidikan karakter, akan mencetak manusia yang tidak memahami tujuan ilmu pengetahuan. Tanpa pendidikan karakter yang baik, anggaran pemerintah akan sia-sia.

Dihadapan 4.500 anggota PGRI di Karanganyar, (3/1), Ketua DPR menyampaikan perlunya efektifitas anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan sebesar ratusan triliun rupiah yang disalurkan ke-20 kementerian kurang mendukung terciptanya kualitas guru dan pembentukan karakter anak-anak bangsa. Ia menyebutkan, 20 kementerian mendapatkan bagian dari anggaran pendidikan dari APBN 2012 sebesar Rp 288,957 triliun atau sekitar 20% dari APBN 2012. Namun, Ia khawatir dana itu tidak pernah memberikan dampak maksimal terhadap hasil pendidikan, karena visi dan misi masing-masing kementerian tidak sama. “Cita-cita saya, setiap guru mendapat penghasilan setidaknya Rp. 15 juta sebulan. Sekarang penghasilan sudah mulai meningkat, guru-guru yang sudah disertifikasi pendapatannya Rp. 4 jutaan sebulan karena mendapatkan tunjangan profesi, yang belum lulus sertifikasi pendapatannya pun tidak kurang dari Rp. 2 juta,” paparnya panjang lebar.

Hal lain yang menjadikan pendidikan mempunyai posisi strategis dalam keberlangsungan berbangsa dan bernegara, lanjut Marzuki, apabila rakyat dan generasi muda mendapat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan yang maksimal dan murah dari negara. ”Tiga faktor inilah yang paling vital. Pendidikan generasi muda berkualitas harus dari guru yang berkualitas. Ini yang terus diperjuangkan DPR,” ujarnya.

Pada hari yang sama di PGRI Sragen, Marzuki Alie menyatakan, Pemerintah akan menuntaskan seluruh tenaga honorer kategori I dan II yang ada untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS). Pemerintah memang berkomitmen untuk mengangkat secara bertahap seluruh honorer yang masuk database pendataan tahun 2005, baik yang kategori I dan II. Namun demikian, proses penuntasan tenaga honorer khususnya untuk guru, memang sedikit menemui kendala. Dimana, masih ditemui database guru yang terkadang belum mencerminkan fakta yang sesungguhnya. “Mestinya semua guru yang bertugas di sekolah negeri itu harus PNS. Cuma persoalannya, kadang pas ada yang pensiun diangkat guru honor lagi. Sehingga kadang ada sekolah yang mestinya kekurangan guru tidak cepat diketahui karena sudah ditutup pakai guru honor itu,” terang Marzuki.

Persoalan pendataan kondisi riil guru inilah yang menurutnya harus diperbaiki. Di sisi lain, juga disampaikan bahwa pemerintah juga akan mengevaluasi pemberian anggaran sertifikasi untuk para guru. Hal ini dikarenakan adanya fakta dan fenomena bahwa pemberian tunjangan tersebut belum mampu meningkatkan kinerja guru seperti yang diharapkan. “Idealnya kalau kesejahteraannya naik otomatis juga dibarengi dengan kinerja yang meningkat. Tapi kadang karena penghasilannya semakin besar, guru malah lebih banyak ke mall, sehingga lupa akan tugasnya. Maka dari itu, tunjangan sertifikasi memang harus dievaluasi,” tegasnya.

Di Sragen, selain acara PGRI, Ketua DPR juga mengunjungi korban banjir ddan DPD Perguji Kabupaten Sragen.

Sementara di PGRI Sukoharjo, (4/1), Ketua DPR menyampaikan agar Pemerintah memperhatikan guru swasta dan honorer. Minimnya pendapatan yang diterima oleh para guru honorer, baik di sekolah negeri terlebih lagi swasta, membuatnya prihatin. Ia meminta PGRI berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. “Awalnya saya tidak respek dengan keberadaan  PGRI karena hanya memperhatikan guru PNS sedangkan yang swasta belum. Terlebih lagi guru honorer yang juga menjadi bagian justru nasibnya sangat memprihatinkan. Namun semua pandangan itu berubah setelah PGRI ternyata ikut memikirkan, jadi sudah sepantasnya DPR-RI membantu memperjuangakan perbaikan tingkat kesejahteraan bagi guru honorer di sekolah negeri maupun swasta. PGRI sudah menyampaikan mengenai masalah upah minimal ini. Ini penting untuk diperjuangkan,” jelas Marzuki Alie.

Di PGRI Solo, (4/1), Ketua DPR mengomentari tentang kinerja aparat penegak hukum. Ia berharap aaparat penegak hukum mengedepankan hati nurani dalam menangani kasus, terutama yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Ketua DPR menyampaikan hal tersebut ketika menanggapi banyaknya kasus tidak masuk akal yang ditangani penegak hukum, seperti pencurian sandal oleh AAL, remaja berusia 15 tahun, di Palu, Sulawesi Tengah.

Selain itu, Ketua DPR juga mengkritik sikap para guru yang hanya melaksanakan tanggungjawab sebagai guru, namun kurang amanah. Guru mestinya bisa menjadi sosok yang mencerdaskan dan membangun karakter generasi muda, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban mengajar. Sebagai seorang sosok panutan yang patut digugu dan ditiru, seorang guru tidak boleh melupakan amanah untuk membentuk karakter bangsa. Kalau itu tidak dijalankan, dampaknya seperti yang disaksikan bersama saat ini. Tawuran antarpelajar, mahasiswa merusak kampus, murid memukul guru, dan guru menyiksa murid.

Di Solo ini juga, Ketua DPR sempat melihat dan memesan satu mobil Kiat Esemka Digdaya double cabin sebelum seminar. Dalam kesempatan itu ia melihat mobil Kiat Esemka plat merah Nopol AD 1 A yang digunakan Walikota Solo, Joko Widodo. Ia mengatakan, kreativitas karya anak bangsa harus didukung. Bila ada investor yang mau memberikan modal untuk komersialisasi Kiat Esemka, sangat didukung. Pasalnya Indonesia belum mempunyai mobil nasional (Mobnas). Perihal belum adanya izin jalan, ia Marzuki meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bertindak pro aktif memfasilitasi pengurusan izin.

Sementara di PGRI Klaten, (5/1), ketua DPR kembali menekankan pendidikan karakter sebagai modal dalam menangkal tindak pidana korupsi. Dalam fungsi itulah guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa di masa datang. Hal ini juga disampaikannya pada seminar di Ungaran dan  Kuliah Umum di IKIP PGRI Semarang, (6/1), dengan tema Kebijakan Pendidikan dalam Menyiapkan Generasi Muda Menuju Visi Indonesia 2025-2045.

Sementara itu, Ketua Umum PGRI Dr. Sulistyo yang menyertai Ketua DPR dalam seminar di Jawa Tengah ini, menyampaikan bahwa persoalan bangsa ini hanya bisa diselesaikan dengan pendidikan. “Sebuah penelitian menyimpulkan 80% orang sukses itu karena karakter, bukan pendidikan,” ungkapnya.

Selain itu, Sulistyo menilai pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah 2011 sebagai program BOS terburuk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, PGRI sudah mendesak pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme pencairan BOS pada 2012. “Usulan kami akhirnya diterima. Pada 2012 mekanisme pencairan BOS dikembalikan ke mekanisme lama. BOS akan dicairkan langsung ke rekening sekolah. Kami jamin, paling ambat tanggal 10 Januari, BOS sudah masuk rekening sekolah,” tutur Sulistyo.* (Pemdprri) foto:ig/parle